
Mataram, NTB – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., menjadi pembicara utama dalam acara peningkatan kapasitas pengelola website tingkat Provinsi NTB tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya memiliki ketahanan diri untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
Acara yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini dihadiri oleh para pengelola website dari berbagai PPID dinas kesehatan kabupaten/kota di NTB. Dr. Najam menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah elemen fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keterbukaan informasi publik adalah pondasi dari pemerintahan yang baik. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika kita memiliki ketahanan diri dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pengelolaan informasi,” ujar Dr. Najam dalam acara yang berlangsung di Hotel Lombok Plaza, Rabu (17/7/2024).
Ia menjelaskan bahwa ketahanan diri yang dimaksud mencakup kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif, menghadapi perkembangan teknologi, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, relevan, dan dapat dipercaya.
“Dalam era digital ini, pengelola website pemerintah harus mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru dan menjaga integritas dari setiap informasi yang dipublikasikan,” tambahnya.
Selama sesi tanya jawab, peserta seminar berdiskusi tentang berbagai tantangan dalam mengelola informasi publik, termasuk cara mengoptimalkan pengelolaan website resmi. Dr. Najam memberikan sejumlah saran, seperti meningkatkan pengawasan konten dan memisahkan fungsi website resmi dengan platform pribadi.
“Kita harus selalu berhati-hati terhadap setiap konten yang dipublikasikan, serta membedakan penggunaan website resmi untuk urusan kerja dan pribadi,” jelasnya.
Seminar ini ditutup dengan harapan bahwa keterbukaan informasi publik di NTB akan terus berkembang. Diharapkan pula para pengelola website dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.