Pj Gubernur NTB Hadiri Rapat Paripurna Nota Keuangan APBD 2025

Mataram – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, menghadiri Rapat Paripurna terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

Dalam pidatonya, Pj Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama pimpinan DPRD Provinsi NTB sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2025, sebagai langkah strategis untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintahan di NTB.

“Saya menyampaikan terima kasih atas keberhasilan kita bersama dalam mencapai kesepakatan ini,” ujar Pj Gubernur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD NTB, Kamis malam (15/08/2024).

Pj Gubernur juga menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang disusun dalam APBD 2025 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

“Program dan kegiatan ini diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di tengah persiapan menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Pj Gubernur mengajak semua pihak merenungkan tema perayaan tahun ini, “Nusantara Baru Indonesia Maju”. Tema tersebut, menurutnya, menyampaikan pesan bahwa Indonesia terus berupaya memperbaiki diri dan melahirkan peradaban yang lebih maju.

“Tema HUT Kemerdekaan kali ini sangat relevan untuk kita renungkan di tengah momentum ini,” jelasnya.

Pj Gubernur menegaskan komitmennya bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam Raperda APBD akan berorientasi pada keberpihakan dan kemaslahatan bagi masyarakat NTB. Ia juga optimis bahwa kerja keras dan sinergi selama ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat di NTB.

“Kami berkomitmen bahwa setiap kebijakan dalam Raperda APBD ini akan benar-benar membawa manfaat dan keberpihakan bagi seluruh warga NTB,” pungkasnya.