
Mataram – Digitalisasi bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi juga upaya untuk mereformasi sistem, budaya kerja, dan ekosistem menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB saat membuka High-Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) di Hotel Lombok Raya, Kamis (10/10).
“Digitalisasi adalah kebutuhan, bukan hanya tren yang harus diikuti. Langkah ini penting untuk memajukan daerah, namun juga membutuhkan adaptasi dari masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP, menekankan bahwa percepatan digitalisasi harus memberikan hasil nyata, seperti peningkatan efisiensi dalam pembayaran pajak. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya dinilai dari prosesnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
Meskipun demikian, tantangan infrastruktur masih menjadi hambatan utama, terutama terkait pengentasan area blankspot dan wilayah dengan sinyal lemah. “Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi konkret dari para pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga digitalisasi, khususnya dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak, dapat lebih optimal,” tambah Eva.
Selain itu, kegiatan ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB, serta stakeholder lainnya. Mereka berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi di NTB sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan efisiensi daerah.
Transformasi digital diharapkan mampu membawa NTB menjadi daerah yang lebih maju, dengan sistem pelayanan publik yang modern dan inklusif.