
Mataram – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin, memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi yang diterapkan di NTB, menyebutnya sebagai modal penting untuk meraih kepercayaan publik. Menurutnya, transparansi dalam tata kelola pemerintahan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Lombok Raya, Kamis (24/10), Gubernur NTB menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi lebih kepada prinsip terbuka dalam pengelolaan pemerintahan. “Keterbukaan informasi tidak hanya tentang penghargaan tapi komitmen untuk terbuka dalam pengelolaan pemerintahan. Namun demikian, transparansi tidak identik dengan telanjang,” ujarnya.
Gubernur juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi adalah langkah strategis untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KI) yang menjamin hak publik untuk mengakses informasi.
Hassanudin mengajak seluruh badan publik di NTB untuk tetap berkomitmen dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi, baik yang telah mendapatkan predikat informatif maupun yang belum. Ia juga berharap hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi (KI) NTB dapat menjadikan provinsi ini tetap konsisten meraih predikat sebagai pemerintah provinsi informatif selama lima tahun berturut-turut di tingkat nasional.
Acara pemberian anugerah tersebut dihadiri oleh para bupati, walikota, kepala desa, kepala OPD Setprov NTB, serta Kadis Kominfo se-NTB, yang turut mendukung upaya peningkatan keterbukaan informasi di wilayah NTB.