Pemprov NTB Dorong Peran Strategis Pelaku Pariwisata di Musda PHRI 2024

Mataram – (Analisis-NTB): Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi atas kontribusi pelaku pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah ini. Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan, Izzudin Mahili, mewakili Penjabat Gubernur NTB, menyampaikan sejumlah pesan penting mengenai kondisi pariwisata saat ini.

“Target kunjungan wisatawan kita masih rendah. Lama tinggal, tingkat belanja, dan kunjungan ulang wisatawan menjadi pesan utama dari Gubernur dan Sekda untuk peningkatan pengelolaan pariwisata kita,” ujar Izzudin saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB di Hotel Lombok Raya, Rabu (18/12/2024).

Izzudin menekankan bahwa konsep pariwisata di NTB perlu memiliki fokus dan tema yang jelas untuk menggerakkan seluruh sektor menuju tujuan bersama. Ia menyoroti bahwa meskipun konsep-konsep seperti Halal Tourism dan Infinite Experience telah diperkenalkan, pariwisata NTB masih memerlukan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, ia juga mengapresiasi kontribusi PHRI, terutama selama masa bencana dan pandemi COVID-19.

Ketua PHRI NTB Siap Maksimalkan Kinerja

Ketua PHRI NTB, Ketut Wolini, yang kembali terpilih untuk periode mendatang, menyatakan komitmennya untuk bekerja lebih maksimal. Ia mengakui bahwa periode lima tahun terakhir penuh tantangan, di mana PHRI hanya dapat efektif bekerja selama dua tahun akibat bencana dan pandemi yang mengganggu sektor pariwisata global.

“Kami siap melanjutkan upaya maksimal untuk mendukung pemulihan dan pengembangan pariwisata NTB,” ujar Wolini.

Sorotan Kebijakan Nasional Pariwisata

Ketua Umum PHRI, Hariadi BS Sukamdani, dalam kesempatan yang sama, menyoroti perlunya kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif untuk sektor pariwisata. Ia berharap lahirnya undang-undang pariwisata baru dapat menjadikan sektor ini sebagai prioritas nasional.

“Selama ini pariwisata masih belum dianggap sebagai sektor prioritas nasional, sehingga kebijakannya belum komprehensif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Hariadi menyoroti beberapa isu, seperti penganggaran, pengelolaan pendapatan sektor pariwisata, hingga kesejahteraan pekerja, yang belum sepenuhnya mandiri dan optimal. Ia mendorong pelaku pariwisata di NTB untuk terus bersinergi dengan pemerintah sambil melakukan inovasi mandiri dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah.

Musda PHRI NTB 2024 diharapkan menjadi momentum penting bagi pelaku pariwisata untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat pemulihan sektor ini menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.