Analisis-NTB: Mataram – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sektor pertambakan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, membuka Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambakan se-Wilayah NTB. Acara yang berlangsung di Graha Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur NTB, pada Kamis (9/1/2025), ini menjadi momentum penting untuk mendorong transparansi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengajak seluruh pihak untuk membangun sistem tata kelola yang baik,” ujar Miq Sekda dalam sambutannya.
Sektor Strategis untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi
Miq Sekda menekankan pentingnya sektor pertambakan sebagai salah satu tumpuan ekonomi daerah yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi NTB secara berkelanjutan.
“Melihat potensi besar dan peluang perkembangan sektor pertambakan di NTB, diperlukan upaya intensif dan langkah-langkah strategis dalam pengelolaannya,” tambahnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tata kelola yang buruk, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan operasional, dapat membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi. Oleh karena itu, sistem tata kelola pertambakan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk memastikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.
Kolaborasi Multipihak untuk Masa Depan Pertambakan NTB
Pada kesempatan tersebut, Miq Gita memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Inspektorat NTB atas kehadiran dan fasilitasi yang diberikan selama rapat koordinasi. Kehadiran kedua lembaga ini menjadi langkah preventif untuk menciptakan tata kelola yang bebas dari tindak korupsi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada KPK RI dan Inspektorat Provinsi NTB,” tuturnya.
Peran KPK dalam Supervisi dan Pencegahan
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Dian Patria, menegaskan komitmen KPK untuk memfasilitasi dan memediasi proses tata kelola pertambakan yang berintegritas.
“Kami hadir sebagai supervisi untuk memfasilitasi, memediasi, dan mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar menegakkan aturan mereka,” jelas Dian Patria.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor pertambakan NTB, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian daerah.